Oleh: kfcngalah | Oktober 2, 2009

GONJANG GANJING JAMAN REFORMASI ( bag I )

Amandemen terhadap UUD 1945 ini terjadi pada jaman Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, sebagai salah satu gerakan politik untuk melakukan reformasi atau perbaikan, yang puncaknya menghasilkan Amandemen terhadap UUD 1945 secara tuntas selesai tahun 2002.

1. Tujuan Awal Reformasi
a. Reformasi berasal dari kata ‘’to reform’’, artinya memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Sebuah gerakan yang merupakan kegiatan politik yang awalnya untuk melakukan koreksi atau ‘’to reform’’terhadap kekeliruan –kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam praktek penyelenggaraan negara yang salah dan berakibat timbulnya kesengsaraan rakyat dan melanggar hak-hak rakyat.

b. Pada awalnya, reformasi bukanlah dimaksudkan untuk membuat negara baru, sistem atau sebuah tatanan negara baru, tatanan pemerintahan atau tatanan social, ekonomi, politik, hukum yang baru, apalagi dengan meninggalkan prinsip-prinsip dasar dari sistem ketatanegaraan dan tatanan asli yang sudah ada. Reformasi dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan –kesalahan, kekeliruan yang terjadi selama Orde Baru dalam praktek penyelenggaraan negara. Memperbaiki apa yang tidak benar atau yang salah dalam praktek penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru untuk diperbaiki pada Era Reformasi.

2. Reformasi Kebablasan
a. Tetapi gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dengan jatuhnya rezim Orde Baru, ternyata telah kebablasan bahkan berjalan tanpa konsep dasar yang jelas. Reformasi tidak hanya ingin memperbaiki keadaan yang tidak betul dalam penyelenggaraan negara yaitu sebuah pemerinyahan orde baru yang otoriter, tidak demokratis, dan diskriminatif, tetapi ternyata telah melakukan perubahan mendasar atas prinsip –prinsip dasar bernegara dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 berkali-kali, yang puncaknya Amandemen selesai pada tahun 2002.
Melalui hasil Amandemen tersebut terbukti gerakan Reformasi tidak hanya memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam praktek peneyelenggaraan negara, tetapi telah merubah prinsip-prinsip dasar dan sistem penyelenggaraan negara, sekaligus telah memasukkan sistem lain yang bersumber pada nilai-nilai asing yang kontradiktif dengan sistem yang asli.
Terjadilah sebuah tatanan dalam struktur kenegaraan yang baru dan berbeda atau menyimpang dari tatanan nasional yang telah didasarkan lepada falsafah pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila.

b. Gerakan Reformasi yang telah melakukan Amandemen UUD 1945 secara tntas pada tahun 2002 tersebut, ternyata bukan gerakan politik untuk memperbaiki kesalahan atas praktek penyelenggaraan negara saja, tetapi telah melakukan Amandemen dalam arti telah merombak secara mendasar UUD 1945 yang asli. Hasil Amandemen yang demikian itulah yang oleh sementara kalangan disebut telah dinyatakan kebablasan, karena telah diklasifikasikan sebagai melahirkan Undang-Undang dasar Baru Tahun 2002. Walaupun hasilnya dikatakan oleh kaum Reformis pendukung Amandemen sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen, tetapi faktanya oleh par pihak yang tidak disetujui dengan amandemen dikatakan itu bukan merupakan amandemen, melainkan penggantian UUD 1945 dengan UUD Baru tahun 2002.
Secara konkrit jika dilihat dari sudut teknik perundang-undangan saja, memang telah terjadi perubahan yang drastis. Jika struktur UUD 1945 yang asli terdiri atas : Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, kenyataannya hasil Amandemen hanya Pembukaan saja yang maíz dipertahankan sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 telah mengalami perubahan yang significan bahkan sistematiknya pun telah mengalami perubahan yang mendasar.

c. Yang lebih fundamental lagi, dilihat dari struktur dan esensi adalah penjelasan UUD 1945 sama sekali dihapus. Dengan catatan bahwa spirit atau jiwa yang terkandung pada penjelasan UUD 1945 itu kemudian dipreteli satu persatu secara non sistematik dimasukkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 hasil amandemen. Sedangkan materi yang tidak bisa ditampung ditinggalkan begitu saja. Inilah alasan untuk menyebut amandemen bersifat tambal sulam.
Karena itu sangatlah beralasan bagi pihak –pihak yang tidak setuju dengan amandemen, menyebut amandemen UUD 1945 yang telah dikatakan tuntas pada tahun 2002 itu, bukanlah gerakan politik untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan terhadap praktek penyelenggaraan Negara, tetapi lebih tepat disebut sebagai gerakan politik pembentukan UUD Baru Tahun 2002. Ini pula alasan untuk dapat menyebut bahwa reformasi yang telah menghasilkan amandemen itu kebablasan, karena tanpa ada dasar dan konsepsi yang jelas. Sebuah tambal sulam konstitusional yang dapat merusak sistematika ketatanegaraan secara nasional dan menjadi sumber kontroversi pembuatan legislasi nasional, sekaligus ketidakpastian sebagai dasar penyelenggaraan negara.

d. Semula banyak pihak yang menganggap gerakan reformasi yang menghasilkan Amandemen terhadap UUD 1945 itu sebagai hasil otak dan pemikiran yang cemerlang dari putra – putri Indonesia sendiri yang tergabung dalam Gerakan Reformasi. Belakangan ternyata ada indikasi kuat bahwa mereka sekedar agen-agen asing yang menjalankan pesan sponsor. Pesan Sponsor tersebut telah tertuang dalam grand strategic design yang dikenal dengan semboyan ’’Democratic Reform, Constitutional Reform, and Yudicial Reform’’yang secara konseptual kemudian telah berhasil menyisip dan menyusup serta mendominasi struktur, sistem dan esensi UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh amandemen.

e. Gerakan Reformasi dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 ternyata tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Bahkan sebaliknya hasil Amandemen terhadap UUD 1945 tersebut telah melahirkan ketidakpastian, kontroversi dan menjadi dasar terjadinya berbagai penyimpangan di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam dalam penyelenggaraan negara. Negara ini telah kehilangan pedoman dan arah, disebabkan oleh amandemen ini, GBHN telah dihapus. Dengan demikian penyelenggaraan negara di semua bidang berjalan tanpa pedoman dan arah yang jelas.
Memang kemudian dilahirkan sebuah undang – undang RPJPN ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ) dengan maksud sebagai pengganti GBHN, tetapi itu adalah sebuah undang-undang teknis bukan sebuah Road Map pembangunan Negara. Undang-undang teknis dengan mudah dapat diganti dengan undang-undang yang lain yang sederajat, sedangkan GBHN yang menjadi ’’Road Map’’perjalanan bangsa dan negara kedepan, tidak bisa digeser oleh Undang-undang teknis apapun karena tingkat perundang-undangannya lebih tinggi dari sebuah undang-undang biasa. Karena itu Undang – undang tentang RPJP tidak bisa menggantikan posisi GBHN. Kondisi tersebut telah menimbulkan gejolak dan rasa tidak puas terhadap hasil Amandemen dan mendorong adanya gerakan untuk kembali ke UUD 1945, karena hilangnya Road Map terhadap masa depan bangsa dan negara.

f. Titipan dan sisipan dalam amandemen tersebut, terasa adanya pengaruh paham individualisme, liberalisme, dan neo kolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Sejak awal, sebenarnya sudah terlihat bahwa gerakan reformasi bukan gagasan murni dari bangsa Indonesia sendiri, tetapi sebuah infiltrasi ideologi dari kekuatan global.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: