Oleh: kfcngalah | Oktober 2, 2009

GONJANG GANJING JAMAN REFORMASI (bag II)

BEBERAPA HASIL AMANDEMEN
YANG KONTROVERSIAL

Di bawah ini disajikan beberapa contoh konkrit hasil amandemen yang menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara dan perubahan yang mendasar mengenai sistem ketatanegaraan yang kontroversial, dilihat dari segi filosofi, ideologi, prinsip, fungsi dan struktur, antara lain adalah sebagai berikut :

1. MPR-RI
Amandemen telah merubah status MPR-RI sebagai Lembaga Negara Tertinggi, di ’down grade’ menjadi Lembaga Tinggi Negara, dan sekaligus dikebiri kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pada tahun 2004 ketika ada hasil pemilihan umum Presiden langsung timbul masalah, apakah MPR masih berwenang melantik presiden sedangkan Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan MPR bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara. Yang ironis ketika ada pelantikan Presiden hasil Pemilihan langsung, para mantan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang hadir.
Sekarangpun fungsi MPR lebih bersifat sebagai lembaga dekoratif demokrasi yang tidak efektif, karena tidak memiliki status dan kewenangan yang jelas. Ada pihak yang ingin menyatukan Pimpinan MPR dengan DPR, dan belakangan malah timbul kembali keinginan MPR untuk diperluas kewenangannya dari kondisi sekarang.
Perubahan struktur ini secara sadar harus kita waspadai sebagai tindakan yang telah secara prinsip mengubah sistem demokrasi perwakilan yang ada pada pembukaan UUD 1945 menjadi sistem pemilihan atau demokrasi langsung. Sebuah contoh soal betapa amburadulnya dasar penyelenggaraan negara sebagai akibat Amandemen.

2. GBHN
Dengan Amandemen tahun 2002, GBHN telah dihapus. Dengan demikian NKRI sebagai suatu negara yang besar tidak memiliki Road Map dalam Pembangunan Negara. Sebelum ada Undang-undang yang mengatur masalah pembangunan ini, Presiden terpilih memiliki kewenangangan untuk menetapkan masa depan Indonesia. Setidak-tidaknya 5 (lima) tahun kedepan sejak Presiden terpilih. Dan kalau Presidennya berganti pada masa lima tahun berikutnya, terserah kepada Presiden yang menggantikannya. Quo Vadis Indonesia ?
Sekarang memang sudah disiapkan RUU tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ), tapi wadahnya adalah sebuah Undang-Undang biasa. Secara teknis perundangan – undangan RPJPN dituangkan dalam Undang-Undang biasa, sangat mudah diubah. Apalagi kalau Presiden terpilih didukung mayoritas Legislatif.
Jangan lupa NKRI adalah salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4(empat ) di dunia yang harus dijamin masa depannya dengan adanya sebuah Road Map pembangunan, bukan dijamin dengan ketidakpastian.

3. MPR dan DPR-RI
Oleh hasil Amandemen, disamping Lembaga legislatif yang disebut DPRRI, telah diciptakan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang merupakan ’’saudara kembar’’dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi menjadi tidak jelas status atau tugasnya begitu juga fungsinya, apakah dalam penyusunan undang-undang setara dengan DPR sebagai lembaga Tinggi Negara atau bagian dari DPR-RI. Kelahiran intitusi baru ini dapat di klasifikasikan sebagai mengubah kewenangan pembentukan Undang-Undang yang sebelumnya ada pada satu lembaga. Kondisi tersebut dapat diindikasikan menciptakan ’Pseudo Bikameral’.
Karena tidak adanya aturan main yang jelas dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, menjadi lebih ruwet lagi ketika Presiden SBY pada upacara peringgatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2006, telah melakukan dua kali Pidato Kenegaraan di DPR dan DPD. Bukankah ini sebuah pengakuan bahwa di lembaga Legislatif ada 2 (dua) kamar ? Jika Presiden tidak ragu sebenarnya dapat juga melakukan hal serupa di depan MPR, sebab secara konstitusional MPR masih diakui sebagai lembaga Negara tinggi yang eksis di bidang Legislatif.

4. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA)
Amandemen UUD 1945 juga telah menghapus Lembaga Tinggi Negara yang disebut Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Suatu Lembaga Negara yang lahir dari konsep yang berdasarkan atas prinsip kekeluargaan atau semangat Gotong Royong dalam penyelenggaraan negara. Kelemahan DPA dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa lalu sebagai penyelenggara negara, yang berfungsi sebagai ’’Advisory Council’’, telah dipakai sebagai alasan untuk menghapus sebuah struktur kenegaraan yang secara konstitusional dan filosofis memang diperlukan sejak mendirikan NKRI.
Kenyataannya sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai kebutuhan tersebut, karena tidak ada DPA maka presiden mendirikan Tim Penasehat Presiden melalui Keputusan Presiden.

5. Mahkamah Konstitusi (MK).
Oleh Amandemen juga telah dilahirkan sebuah institusi yang tidak jelas akar politis kewenangannya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini dalam prakteknya sekarang merupakan lembaga yang sangat berkuasa, oleh karena memiliki kewenangan untuk menilai apakah sebuah Undang – undang sah atau tidak, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 (yang telah di Amandemen)
Mahkamah Konstitusi bukanlah sebuah lembaga politik yang lahir berdasarkan atas konsep dan proses demokratis yang bersumber langsung kepada kewenangan rakyat atau kedaulatan rakyat sebagaimana MPR-RI dan DPR-RI. Tetapi diciptakan sebagai hasil amandemen yang sebagian anggotanya melalui Fit and Proper Test oleh DPR-RI. Sedangkan Undang – Undang merupakan produk hukum hasil keputusan politis bersama anggota DPR-RI dengan Pemerintah ( Presidium ). Dalam hal ini Presiden memiliki landasan politis yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan DPR adalah Lembaga Politik yang mewakili kedaulatan rakyat.
Berbeda dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi yang sejak awal memang ditetapkan oleh UUD 1945 sebagai Lembaga Tinggi Negara yang setara dengan DPR atau Presiden seperti halnya DPA. Dalam praktek menjalankan tugas MK juga sangat memprihatinkan, karena Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh 9 ( sembilan ) Hakim Konstitusi yang dalam mengambil keputusan dapat cukup hanya dengan 3 ( tiga ) orang .
Bandingkan dengan pembuatan Undang – undang yang dihasilkan oleh Fraksi- Fraksi yang mewakili Partai Politik sebagai penyaluran aspirasi rakyat pemilik kedaulatan di negara ini. Bahayanya adalah apabila ada masalah yang menyangkut konstitusi dinilai bertentangan antara pasal-pasal dalam konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan MK bersifat menentukan . Begitu juga jika ada dugaan bahwa presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang, oleh DPR diajukan kepada MK. Bagaimana bila MPR sebagai lembaga politik yang dipilih oleh rakyat tidak setuju dengan keputusan MK ? Sebuah Kontroversi dalam konsep dari hasil Amandemen yang membahayakan.
Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan langsung dari rakyat, sumber dan dasar politis yang lemah pembentukannya ini, dapat menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat konstitusional. Mengalahkan tidak hanya produk lembaga politik yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi juga pejabat yang langsung dipilih oleh rakyat (Presiden dan Wakil Presiden ) .
Yang lebih membahayakan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk melakukan koreksi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Presiden adalah jabatan politik hasil Pemilihan Umum langsung oleh rakyat. Hasil Amandemen ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu institusi yang ’’powerful’’tanpa ada pihak yang berwenang mengawasi.

6. Kedudukan Partai Politik ( Parpol )
Adanya amandemen yang telah merombak struktur ketatanegaraan ( pseudo bikameral DPR-RI ) dan bersifat kontroversial tersebut, membuka peluang kepada Parpol untuk memberi interpretasi subyektif mengenai posisi parpol di dalam lembaga legislatif . Partai politik ada yang beranggapan bahwa Amandemen telah mengubah secara diam – diam Sistem Pemerintahan yang Presidential menjadi ’’Semi Parlementer’’, dan karena itu merasa tidak mempunyai pegangan untuk bisa menyatakan posisi dirinya dan fungsinya didalam DPR.
Berdasar anggapan tersebut, ada partai politik yang setelah amandemen tiba-tiba menyatakan menjadi Partai pemerintah dan yang lain menjadi Partai Oposisi. Padahal di dalam sistem yang kita miliki yaitu sistem Presidensil berdasarkan UUD 1945 yang asli jelas bukan sistem Parlementer, dan tidak mengenal sistem politik yang disebut Partai Oposisi dan Partai Pemerintah. Sebab, didalam sistem penyelenggaraan negara yang kita anut, fungsi pengawasan terhadap Eksekutif menjadi kewajiban bersama DPR secara keseluruhan, baik yang menamakan diri partai oposisi maupun yang menamakan diri partai pemerintah, melalui fraksi – fraksi. Karena itu nama Badan Legeslatif kita bukan Parlemen, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat, juga bukan Dewan Perwakilan Partai.
Fraksi – fraksi yang ada di dalam DPR RI secara keseluruhan dan bersama – sama mewakili rakyat menjalankan 3 (tiga) fungsi :
1. Membuat Undang-undang (Fungsi Legislatif);
2. Menetapkan APBN (Fungsi Anggaran);
3. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh eksekutif (Fungsi Pengawasan).

Ketiga fungsi tersebut, termasuk fungsi ketiga, menjadi tugas seluruh fraksi yang mewakili partai-partai yang ada, bukan tugas satu atau dua kelompok fraksi, tetapi seluruh Fraksi yang ada di dalam DPR-RI. Perbedaan persepsi oleh partai-partai atau fraksi-fraksi dalam DPR-RI tersebut adalah juga akibat dari hasil amandemen UUD 1945.
Jangan heran bila DPR-RI atau fraksi-fraksi di dalam DPR, bahkan di antara anggota-anggota DPR sulit memiliki platform berpikir yang sama. Kontroversi ini juga merupakan contoh soal hasil Amandemen, yang melahirkan ketidakpastian.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: