Oleh: kfcngalah | Oktober 2, 2009

GONJANG GANJING JAMAN REFORMASI (bag III )

7. Mahkamah Agung (MA)
Contoh lain adalah kedudukan lembaga Negara Tinggi, Mahkamah Agung. Lembaga MA dari hasil Amandemen ditempatkan pada titik kemandirian yang supra dan memiliki kebebasan, tetapi diartikan secara salah. Yang dimaksud kebebasan peradilan, baik bagi Hakim, Hakim Tinggi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, adalah bukan kebebasan mengenai Lembaga Peradilannya (PN, PT dan MA), baik yang terendah, menengah, tinggi, sampai yang teratas, tetapi kebebasan para Hakim.
Kebebasan peradilan yang dimaksud adalah kebebasan para Hakim pada saat hendak memutus suatu perkara, yang secara umum disebut mengambil keputusan-keputusan yustisial. Bukan juga mengenai status kepegawaian pejabat dan institusinya yang memiliki kebebasan, sebab Lembaga Peradilan adalah Lembaga Negara di bidang Yudikatif yang berada dibawah naungan NKRI berdasarkan UUD 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang asli, Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ditambah BPK dan DPA (sebelum dibubarkan), semuanya disebut penyelenggara negara. Para Faunding Fathers sangat menyadari adanya teori ketatanegaraan mengenai Pembagian Kekuasaan yang disebut Trias Politica. Tetapi sengaja tidak menerapkan begitu saja secara membabi buta teori tersebut, melainkan dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pembagian kekuasaan didalam negara yang integralistik ini tidak menggunakan istilah Separation of Power tetapi Distinction of Power. Bukan Pemisahan Kekuasaan tetapi Pembedaan Kekuasaan.
Artinya memang harus ada pembedaan Kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tetapi satu sama lain tidak bisa dipisahkan (separate), tetapi hanya bisa dibedakan (distinct) secara tegas, karena ketiganya memiliki kesamaan visi dan misi yaitu sebagai penyelenggara negara di bidangnya masing – masing yang berdasar Pancasila untuk mewujudkan cita-cita nasional.
Sebelum ada amandemen UUD 1945, pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, masalah organisasi, administrasi dan keuangan ditangani oleh Departemen Kehakiman, sedangkan MA melakukan pengawasan teknis yustisial. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka fungsi pengawasan administratif, pengelolaan keuangan dan organisasi yang semula ditangani Departemen Kehakiman dan dipusatkan seluruhnya di MA. Ditambah fungsi pengawasan yang sudah ada yaitu Pengawas eknis Yustisial maka Mahkamah Agung menjadi ”Super Body”.
Karena posisi Amandemen yang tidak jelas, MA yang merasa dirinya sebagai super body itu menjadi ”untouchable”. Ini dibuktikan ketika ada tuduhan terhadap Ketua MA melakukan korupsi, malah masa pensiunnya diperpanjang sendiri oleh Ketua MA dengan membuat interpretasi subyektif terhadap Undang-undang Mahkamah Agung. Begitu juga saat ini ketika Wakil Ketua MA pensiun jabatan Wakil Ketua dirangkap oleh Ketua MA.
Dewasa ini MA merupakan sebuah institusi yang tidak memiliki lembaga lain yang mengontrol, sebuah ”super body dan untouchable” dalam negara kita yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Ini juga sebuah contoh hasil Amandemen terhadap UUD 1945.

8. Departemen hukum dan HAM.
Perubahan nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan HAM bertentangan dengan bunyi UUD 1945, sebab dalam UUD 1945 disebut adanya ”kekuasaan kehakiman” yang dielaborasi kedalam Departemen Kehakiman. Di hapuskannya istilah Departemen Kehakiman yang dalam bahasa Inggris disebut Department of Justice, menjadi Department of Law and Human Right, menimbulkan masalah bila ada sengketa Hukum Internasional yang memerlukan legal opinion. Yang diakui dunia adalah legal opinion dari Minister of Justice, bukan dari Minister of Law and Human Right.

9. Organisasi Pertahanan Negara
Satu contoh lain, Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip dasar UUD 1945 adalah Undang-undang tentang Pertahanan Negara. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas AD (Angkatan Darat), AU (Angkatan Udara), AL (Angkatan Laut). Tetapi dalam undang-undang ini, TNI ditempatkan berada di bawah Menteri Pertahanan, sedangkan Menteri Pertahanan adalah pembantu Presiden, sebuah deviasi terhadap UUD. Sebaliknya Polisi ditempatkan langsung dibawah Presiden, sedangkan dalam UUD 1945 yang asli tidak ada satu katapun yang menyebut institusi Polisi, yang ada secara jelas adalah Kekuasaan Kehakiman.
Perubahan posisi TNI yang sangat drastic setelah Amandemen tersebut lebih didorong oleh sentimen terhadap kesalahan-kesalahan dalam praktek penyelenggaraan Negara pada Orde Baru yang telah menjadikan TNI (ABRI termasuk POLRI pada waktu itu) sebagai alat penguasa. Sekali lagi perubahan posisi TNI sangat drastic ini dengan meninggalkan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 tersebut diatas. Bukan saja didasari oleh sentiment, tetapi juga dampak negative euphoria demokratisasi dalam era Reformasi. Begitu juga undang-undang yang terkait dengan TNI, Polisi dan Pertahanan Negara bersifat controversial, karena bersumber pada Amandemen sebagai sumber hokum yang tertinggi.
Belakangan ini ketika Pemerintah akan membuat Undang-undang tentang Keamanan Nasional, timbul silang pendapat tentang penempatan Polri atau reposisi Polri. Beberapa contoh ketidakpastian dan kontroversi undang-undang lain dalam konteks ini disebabkan karena semuanya mengacu pada hukum dasar yang telah diamandemen yaitu hasil amandemen UUD 1945 yang keempat (IV) dengan lahirnya UUD tahun 2002.
Sikap Polri yang secara terbuka menolak RUU tentang Keamanan Nasional menggambarkan suatu kontroversi yang nyata dalam penyelenggaraan Negara berdasar hasil Amandemen. Polisi adalah institusi dibidang eksekutif sedangkan RUU diajukan oleh Departemen Pertahanan yang juga institusi dalam bidang eksekutif. Semua berada dibawah pimpinan Presiden.

10. Sistem Presidensial.
Hasil Amandemen terhadap Sistem Presidensial juga dalam praktek menimbulkan kontroversi. Dalam Sistem Presidensial diakui bahwa Presiden adalah Kepala Negara (Head of the State), Kepala Pemerintahan (Chief of the Executive Power) dan Pemimpin Angkatan Perang atau pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Dalam sistem Presidensial kewenangan Presiden sebagai kepala negara memang harus diperjelas, yaitu :
a. Bahwa kekuasaan Presiden untuk mengangkat Panglima TNI seharusnya tidak bisa dicampuri oleh DPR karena Presiden per konstitusi memang ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.
b. Begitu juga kekuasaan Presiden untuk mengangkat Kapolri seharusnya juga tidak bisa dicampuri oleh DPR karena Polisi adalah bagian dari unsur penegak hukum yang berada dibawah kekuasaan Presiden.
c. Kekuasaan Presiden untuk mengangkat Duta besar dan Konsul juga tidak perlu dicampuri oleh DPR karena pejabat tersebut adalah wakil negara. Apalagi kekuasaan Presiden untuk menerima Duta Besar dan Konsul dari negara lain tidak bisa dicampuri DPR karena pejabat tersebut mewakili negaranya.

Itulah sekelumit hasil amandemen yang kontroversial dan dapat menimbulkan kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh – contoh lain masih bisa diperbanyak.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: