Oleh: kfcngalah | Oktober 2, 2009

MASIH MAMPUKAH KITA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

Beberapa hari ini kita bangsa Indonesia disibukan dua peristiwa yang pertama soal tari pendet yang dijadikan iklan pariwisata Malaysia dan yang kedua adalah tampil nya berita TV soal penganiayaan terhadap TKI yang jelas sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan . Reaksi rakyat ya begitu geram tetapi pemerintah ya biasa-biasa saja ,kalau kedua hal tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan budaya dan kedaulatan kemanusiaan sudah sewajar nya kita yang merasa mempunyai kedaulatan mempertahankan hak kita .
Persoalan kedaulatan bangsa ini tidak berhenti disini ada hal yang lebih merisaukan dan secara kasat mata sedang berlangsung dan warga bangsa ini tidak sereaktif persoalan diatas , padahal persoalan perbatasan lebih nyata dan terus akan berlangsung ,oto ritas pemerintah, aparat keamanan , dan kita semua tidak peduli dengan hal ini.
Secara fisik, masalah itu memang tidak diragukan lagi bahwa Indonesia memang merdeka dan berdaulat, karena memang wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini di bawah pemerintahan sendiri. Namun, jika ditinjau dari aspek lain, persoalan kedaulatan tampaknya masih sangat debatable, karena banyak indikasi menunjukkan bahwa kedaulatan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, seperti berdiri di atas kaki sendiri (Soekarno) masih jauh dari kenyataan. Ambil contoh penambangan pasir laut yang mengancam luas wilayah laut RI dan penebangan dan pencurian di kalimantan di kalimantan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan yang sering dikumandangkan oleh petinggi republik ini terutama kalangan militer masih sebatas jargon belaka. Betapa tidak, karena seperti penambangan pasir laut bukan tidak berlangsung di hadapan aparat seperti polisi, tentara, dan otoritas lainnya. Padahal semua pihak sadar, jika pengerukan pasir laut menimbulkan persoalan serius bagi luas laut Indonesia. Hal itu, bisa dilihat dari dua hal.
Dalam tinjauan WALHI,aktivitas penambangan pasir (darat dan laut) mencipta kerugian ekologis
yang tak sedikit, di luar kebangkrutan politik-ekonomi yang diderita Indonesia. Bahkan, Pulau Karang yang berada di depan Pulau Kundur hilang diterjang abrasi. Sama, meski tak serupa, dampak negatif juga diderita oleh komunitas nelayan Indonesia akibat aktivitas penambangan
pasir. Sebelum marak penambangan pasir laut, dalam sehari nelayan memeroleh 5-10 kg ikan. Kini, nelayan hanya memeroleh ½ ons per tiga hari.

Pertama, pengerukan itu mengacam eksistensi sebuah pulau di perbatasan RI-Singapura. Jika pulau itu sampai tenggelam, batas laut Singapura akan semkain luas, sebaliknya batas RI akan semakin sempit. Kedua, pasir yang dibawa ke Singpura dipergunakan untuk menguruk pantai di mana hal itu akan membuat garis pantainya akan semakin membuat sempit perairan Indonesia.
Berpatok pada sejarah, sejak merdeka tahun 1965,luas lahan Singapura hanya 581,5 kilometer persegi. Tahun 1990, luasnya berkembang menjadi 633 km². Ambisi Singapura, pada 2030, luas
wilayahnya bertambah menjadi 774 kilometer persegi (31 persen). Dalam jangka waktu Dapat dikemukakan, dalam jangka waktu 65 tahun tanah bertambah menjadi sekitar 192,5 km². Bila diperinci, luas lahan Singapura bertambah lebih dari 2 km² per tahun.

Bahkan, lebih mengenaskan lagi, penebangan hutan oleh pihak Malaysia tidak hanya mengurangi jumlah hutan, tetap berimbas kepada luas wilayah Indonesia. Berdasarkan ulasan Majalah Tempo dalam sebuah edisnya pada tahun 2001 disebutkan bahwa, karena persyaratan membuka lahan di Malaysia sangat ketat, sejumlah warganya yang masih mempunyai hubungan famili dengan orang-orang di Kalimantan meminjam tanah untuk pertanian. Namun, proses peminjaman itu tidak hanya sampai di situ, melainkan diikuti juga dengan pemindahan patok perbatasan wilayah.

Realitas kawasan perbatasan Kalimantan yang rentan dan pertahanan yang rapuh menyuburkan bisnis-bisnis ilegal yang terkait kejahatan transnasional, misalnya illegal logging, perdagangan perempuan, dan pengerahan buruh migran tak berdokumen (undocumented migrant workers).
Ironinya, banyak perkebunan swasta dan BUMN Malaysia memanfaatkan buruh migran Indonesia tak berdokumen yang diselundupkan lewat jalur-jalur tikus yang jumlahnya ratusan di sepanjang perbatasan

Kerugian yang sangat besar bukan tidak diketahui oleh otoritas Indonesia, karena hal itu berlangsung secara kasat mata. Bahkan, kendaraan Malaysia yang mengangkut hasil hutan ilegal itu mondar-mandir di jalanan Kalimantan tanpa ada hambatan sedikitpun dari aparat yang bewenang. Hal ini sangat berbeda dengan susahnya kendaraan Indonesia jika ingin memasuki wilayah Malaysia. Apakah sudah begitu tergadainya harga diri bangsa ini? Atau sudah begitu miskinnya, sehingga harus mengorbankan kekayaan bangsa?

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masalah kedaulatan dalam tataran praktisnya masih persoalan, karena meskipun ada ancaman terhadap hak negara ini, tidak mendapatkan respon yang memadai dari pemerintah. Apakah, karena penabangan itu dianggap tidak mengancam integritas wilayah Indonesia? Akan tetapi, jika seperti diberitakan Tempo itu benar, berarti ancaman berpindahnya wilayah Indonesia (sedikit demiki sedikit) seperti Pulau Sipadan dan Ligitan masih akan berlanjut. Belum lagi, berkaitan dengan persoalan keseriusan pemerintah mangadvokasi wilayah-wilayah terluar seperti perbatasan Papua-PNG, RI-Timor Leste, dan lainnya. Itu perlu ditangani serius. Sebab jika tidak, apa artinya kata kedaulatan bagi bangsa Indonesia?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: