Oleh: kfcngalah | Oktober 2, 2009

REVITALISASI PANCASILA

Dalam pekan terakhir paling tidak, Pancasila kembali menjadi wacana publik. Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah menyelenggarakan diskusi, simposium, dan semacamnya mengenai Pancasila. Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pidato politik tentang Pancasila pada Hari Pancasila 1 Juni, yang pada intinya menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa-bernegara.
Bagi saya yang sejak Juni 2004 melalui berbagai artikel dan wawancara mengimbau perlunya membangkitkan kembali wacana publik tentang Pancasila, perkembangan tersebut cukup menggembirakan. Karena dengan demikian, Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform) atau sering juga disebut di kalangan kaum Muslimin sebagai ‘kalimatun sawa’, kembali mendapat perhatian yang sepantasnya sudah harus diberikan sejak beberapa tahun lalu.
Jika kita mengimbau perlunya menghidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila, maka itu bukanlah didasari romantisme historis, kerinduan belaka terhadap masa lalu. Masa lalu yang pahit bagi Pancasila sudah dialami negara-bangsa Indonesia, ketika indoktrinasi P4 atas berbagai lapisan masyarakat, membuat Pancasila seolah-olah kehilangan ‘nama baik’.
Pemerintah Orde Baru tidak hanya melakukan dominasi dan hegemoni atas pemaknaan Pancasila, tetapi juga melakukan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan pandangan dunia dan nilai-nilai Pancasila. Semua ini membuat banyak orang enggan membicarakan Pancasila; pembicaraan tentang Pancasila bahkan nyaris sebagai sesuatu yang tabu.
Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya ‘Masa Reformasi’, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Negara-bangsa yang berpusat di Jakarta semakin berkurang otoritasnya; sentralisme sebaliknya digantikan dengan desentralisasi dan otonomisasi daerah. Dalam hal terakhir ini kita menyaksikan bangkitnya sentimen provinsialisme dan etnisitas yang cenderung mengabaikan kepentingan dan integrasi nasional.
Pada saat yang sama, penghapusan kewajiban asas tunggal Pancasila yang diberlakukan sejak 1985, yang diikuti liberalisasi politik dengan sistem multipartai, juga menghasilkan berbagai ekses. Fragmentasi politik, baik di tingkat elite dan akar rumput terus berlanjut, yang sering berakhir dengan lenyapnya keadaban publik (public civility), dan cenderung disintegratif.
Pada saat yang sama, liberalisasi politik berbarengan dengan kegagalan negara menegakkan hukum, memberikan momentum bagi menguatnya religious-based ideologies, yang cenderung divisif, karena adanya berbagai aliran pemikiran, mazhab, dan semacamnya di dalam agama.
Bisa disaksikan, parpol-parpol yang berlandaskan agama –baik Islam maupun Kristen– terus rentan pada perpecahan; landasan agama tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang berimpitan dengan kontestasi pengaruh dan kekuasaan. Pada saat yang sama, terlihat pula peningkatan berbagai kelompok masyarakat yang bergerak atas religious-based ideologies dan atas nama agama.
Yang tak kurang pentingnya adalah serbuan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan disorientasi dan dislokasi sosial, tetapi juga bahkan mengakibatkan memudarnya identitas nasional dan bahkan jati diri bangsa. Globalisasi yang sesungguhnya juga punya nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan ekses negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi Pancasila yang urgen itu bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai wacana publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi negara-bangsa Indonesia. Selama 63 tahun lebih, Pancasila mampu mengayomi anak-anak bangsa yang begitu majemuk; viabilitas Pancasila dengan demikian telah teruji sebagai kerangka dasar bersama negara-bangsa Indonesia.
Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali (reassesment) tentang penafsiran dan pemahaman Pancasila, yang telah pernah dirumuskan di masa silam. Penafsiran monolitik sepatutnya ditinggalkan; apalagi kalau penafsiran tunggal tersebut didominasi rezim penguasa, yang menggunakan untuk kepentingan kekuasaan. Publik dan masyarakat memiliki hak semestinyalah terlibat dalam reassesment, dan rekontekstualisasi penafsiran Pancasila di tengah situasi dan tantangan yang terus berubah.
Terakhir, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat dalam masyarakat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai lips-service belaka.

Oleh: Azyumardi Azra


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: