Oleh: kfcngalah | Oktober 22, 2009

IDEOLOGI PANCASILA TERGILAS GLOBALISASI (bag I )

IDEOLOGI PANCASILA TERLINDAS GLOBALISASI.
Merupakan suatu keniscayaan bahwa transisi menuju demokrasi (liberal ala Amerika) kerap hanya membuat pendulum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas. Demokrasi memang bermaksud merontokkan rezim otoriter, namun tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa otoritas negara atau pemerintah. Di negara yang sedang dalam transisi demokrasi, kerapkali aneka peraturan dan proses pembangunan tidak dapat berjalan karena lemahnya wibawa otoritas. Globalisasi telah menarik sebagian kedaulatan negara dan menyerahkannya pada otoritas (maya) global, namun pada saat yang sama demokratisasi menuntut berlakunya desentralisasi kekuasaan yang berarti penguatan otoritas daerah dan sebaliknya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah menjadi berkurang. Dalam konteks ini permasalahan akan timbul manakala tingkat kedewasaan atau kultur demokrasi pada tataran elit pusat maupun daerah masih buruk. Dengan demikian pengaruh demokratisasi terhadap otoritas negara sangat signifikan, terlebih lagi bagi negara-bangsa seperti Indonesia. Lemahnya otoritas suatu negara, akan memudahkan bagi negara pemangsa untuk menguasai ekonomi, politik, budaya dengan terlebih dahulu menelikung aspek hukum dan konstitusi Merupakan suatu keniscayaan bahwa transisi menuju demokrasi (liberal ala Amerika) kerap hanya membuat pendulum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas. Demokrasi memang bermaksud merontokkan rezim otoriter, namun tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa otoritas negara atau pemerintah. Di negara yang sedang dalam transisi demokrasi, kerapkali aneka peraturan dan proses pembangunan tidak dapat berjalan karena lemahnya wibawa otoritas. Globalisasi telah menarik sebagian kedaulatan negara dan menyerahkannya pada otoritas (maya) global, namun pada saat yang sama demokratisasi menuntut berlakunya desentralisasi kekuasaan yang berarti penguatan otoritas daerah dan sebaliknya kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah menjadi berkurang. Dalam konteks ini permasalahan akan timbul manakala tingkat kedewasaan atau kultur demokrasi pada tataran elit pusat maupun daerah masih buruk. Dengan demikian pengaruh demokratisasi terhadap otoritas negara sangat signifikan, terlebih lagi bagi negara-bangsa seperti Indonesia. Lemahnya otoritas suatu negara, akan memudahkan bagi negara pemangsa untuk menguasai ekonomi, politik, budaya dengan terlebih dahulu menelikung aspek hukum dan konstitusi negara tersebut.
Tidak adanya kekuatan kebangsaan, ekonomi dan militer, Indonesia tidak memiliki bargaining power dalam menghadapi tekanan negara maju. Terlebih kebebasan di era globalisasi dan reformasi sudah tidak terkendali, ideologi Pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dikalangan pemimpin politik, pengusaha, pemuda dan tokoh-tokoh agama mulai rapuh dan kemungkinan kedepan hanya tinggal sejarah. Materi wawasan kebangsaan, P4 dan BP-7 yang dulu dipakai sebagai pemersatu kini sudah tidak dipakai lagi. Begitu pula dengan arah pembangunan Indonesia yang akan dicapai kedepan sudah tidak memiliki pondasi kuat sebagaimana ketika di Orde Baru dengan GBHN dan REPELITA-nya. Kemerosotan moral dikalangan pemuda, kekerasan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagai dampak dari globalisasi dan lemahnya penegakan hukum, konspirasi dan kolusi dikalangan birokrasi, dan penegak hukum semakin sulit bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang bisa berdiri sendiri sehingga mempermudah intervensi asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Karena globalisasi hanya memberikan 2 kemungkinan yaitu memberi kemakmuran dan kebebasan sekaligus mendatangkan kemiskinan dan ketergantungan pada negara Tidak adanya kekuatan kebangsaan, ekonomi dan militer, Indonesia tidak memiliki bargaining power dalam menghadapi tekanan negara maju. Terlebih kebebasan di era globalisasi dan reformasi sudah tidak terkendali, ideologi Pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dikalangan pemimpin politik, pengusaha, pemuda dan tokoh-tokoh agama mulai rapuh dan kemungkinan kedepan hanya tinggal sejarah. Materi wawasan kebangsaan, P4 dan BP-7 yang dulu dipakai sebagai pemersatu kini sudah tidak dipakai lagi. Begitu pula dengan arah pembangunan Indonesia yang akan dicapai kedepan sudah tidak memiliki pondasi kuat sebagaimana ketika di Orde Baru dengan GBHN dan REPELITA-nya. Kemerosotan moral dikalangan pemuda, kekerasan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagai dampak dari globalisasi dan lemahnya penegakan hukum, konspirasi dan kolusi dikalangan birokrasi, dan penegak hukum semakin sulit bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang bisa berdiri sendiri sehingga mempermudah intervensi asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Karena globalisasi hanya memberikan 2 kemungkinan yaitu memberi kemakmuran dan kebebasan sekaligus mendatangkan kemiskinan dan ketergantungan pada negara lain sebagaimana yang dialami Indonesia saat ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: